Punya Gagasan Hukum?
Kirimkan naskah opinimu untuk dipublikasikan di website resmi PUSHPASI.
IKN di Persimpangan Konstitusi: Antara Putusan MK, Keppres, dan Kepastian Ibu Kota Negara
IKN saat ini berada dalam ruang hukum tata negara Indonesia yang masih menyisakan sejumlah ketidakpastian normatif yang cukup signifikan, terutama setelah...
Baca SelengkapnyaKetika Tafsir Berlapis Menciptakan Ketidakpastian: Polemik Kerugian Negara Pasca Putusan MK
Ketegangan normatif kembali muncul dalam diskursus hukum pidana korupsi setelah terbitnya Surat Edaran Kejaksaan Agung terkait...
Baca SelengkapnyaReformasi Peradilan Agama: Modernisasi Tidak Boleh Melahirkan Ketimpangan Baru
Peradilan Agama sedang bergerak menuju era modern. Digitalisasi layanan seperti e-court dan e-litigation sering dipandang sebagai simbol kemajuan lembaga peradilan di Indonesia. Proses administrasi menjadi lebih cepat, biaya dianggap lebih efisien, dan...
Baca SelengkapnyaKetika Jabatan Menteri Tak Sejalan dengan Kompetensi: Ancaman Serius bagi Tata Kelola Negara
Penunjukan menteri yang tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya kembali menjadi sorotan publik. Dalam sistem pemerintahan modern, posisi menteri seharusnya diisi oleh individu yang tidak hanya ...
Baca SelengkapnyaDua Periode Cukup? Atau Takut Kehilangan 'Warisan Kursi' Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Bikin Elite Gelisah
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ketua umum partai politik dibatasi maksimal dua periode kepengurusan terdengar sederhana, bahkan terlalu masuk akal untuk ukuran negara yang mengaku demokratis...
Baca SelengkapnyaLarangan Media Sosial bagi Anak Perlindungan Hak Anak atau Pembatasan Hak Digital
Wacana pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun kembali mengemuka. Pemerintah menilai ruang digital menyimpan banyak ancaman bagi anak. Risiko tersebut meliputi perundungan siber, penipuan, perjudian daring, pornografi, dan eksploitasi seksual...
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Korupsi Ketua Ombudsman RI (2026): Runtuhnya Otoritas Moral dan Ilusi Independensi
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada 2026 seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar skandal personal, melainkan sebagai kegagalan serius dalam arsitektur pengawasan negara...
Baca SelengkapnyaPenegakan Hukum terhadap Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus
Pelecehan seksual di kampus merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma hukum di Indonesia. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang...
Baca SelengkapnyaMakan Bergizi Gratis: Antara Hak Konstitusional dan Tantangan Implementasi Hukum
Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas pangan dan gizi. Negara menjamin hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya...
Baca SelengkapnyaDari MKMK ke PTUN: Problematika Pengawasan Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia
Polemik pengangkatan hakim konstitusi kembali menyingkap persoalan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: lemahnya mekanisme pengawasan yang efektif dan terintegrasi...
Baca SelengkapnyaKPU sebagai Cabang Kekuasaan Keempat: Gagasan Progresif atau Distorsi Ketatanegaraan?
Wacana menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang kekuasaan keempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kian menguat, terutama pasca meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu...
Baca SelengkapnyaKontroversi Penghapusan parliamentary threshold Pemilu 2029: Antara Representasi dan Stabilitas
Tahun 2026 dapat dikatakan sebagai momentum penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, kembali mencuat perdebatan mengenai...
Baca SelengkapnyaKetika Netralitas Dipertanyakan: Menguji Perpol 10/2025 di Hadapan Konstitusi
Netralitas aparat penegak hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konteks Indonesia, posisi Kepolisian sebagai...
Baca SelengkapnyaProyek Desa di Atas Sawah: Antara Ambisi Ekonomi dan Jebakan Maladministrasi
Program strategis pemerintah, seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), adalah niat mulia untuk memperkuat ekonomi arus bawah. Namun, dalam praktik di lapangan...
Baca Selengkapnya