Hukum Tata Negara
Rekonstruksi Arsitektur Pemilu 2029: Urgensi Omnibus Law Kepemiluan,Keadilan Elektoral, dan Akuntabilitas Digital
Pemilu 2024 membuktikan bahwa keberhasilan prosedural penyelenggaraan pemilu belum sepenuhnya sejalan dengan kualitas keadilan elektoral. FragmentasiUndang-undang Pemilu dan
Baca Policy Brief
Otonomi Daerah
Optimalisasi Produk Hukum Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Rekomendasi kebijakan terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan hirarki peraturan perundang-undangan nasional dan mendorong tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
Baca Policy Brief
Hukum Pidana & HAM
KUHP Baru dan Kebebasan Sipil: Menakar Konsistensi Reformasi Hukum Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan tonggak penting pembaruan hukum nasional setelah hampir satu abad menggunakan produk kolonial.
Baca Policy Brief
Hukum Tata Negara
Refleksi 22 Tahun Mahkamah Konstitusi: Arah Baru Penegakan Demokrasi
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan instrumen utama penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi di Indonesia. Namun..
Baca Policy Brief
Hukum Pidana & HAM
KUHP Baru dalam Transisi: Harapan Reformasi atau Ancaman Kebebasan Sipil?
KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026 hadir sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia.
Baca Policy Brief